JAKARTA, indramayunews.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, menegaskan bahwa calon legislatif (caleg) yang terpilih dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tidak diwajibkan untuk mundur jika ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini disampaikan Hasyim karena caleg terpilih belum dilantik secara resmi sebagai anggota legislatif.
Menurut Hasyim, jika caleg terpilih tersebut merupakan anggota legislatif hasil Pemilu 2019, maka wajib untuk mundur dari jabatan yang didudukinya saat ini. Namun, bagi caleg terpilih pada Pileg 2024, mereka tidak diwajibkan untuk mundur dari statusnya sebagai caleg terpilih.
“Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019 dan nyaleg Pemilu 2024 dan terpilih (calon terpilih), maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki, dan tidak wajib mundur dari jabatan,” ungkap Hasyim kepada wartawan pada Kamis (8/5/2024).
Hasyim juga menekankan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024, hanya pihak yang telah dilantik dan memiliki jabatan yang wajib mundur saat mencalonkan diri dalam Pilkada. Bagi yang belum dilantik, mereka tidak diwajibkan untuk mundur.
Namun demikian, Hasyim menegaskan bahwa KPU akan mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD.
“Tidak ada larangan dilantik belakangan (setelah kalah dalam pilkada),” tambahnya.
Dengan demikian, penegasan dari Ketua KPU RI ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai status caleg terpilih dalam konteks partisipasi dalam Pilkada 2024, yang menjadi sorotan bagi banyak pihak terkait proses demokrasi di Indonesia.(tim)
