JAKARTA, indramayunews.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memasukkan program wajib militer (wamil) sebagai mata pelajaran bagi siswa sekolah menengah atas (SMA) di Jawa Barat. Wacana ini diumumkan setelah dirinya resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis (20/2/2025) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dedi menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk membentuk karakter pelajar dalam semangat bela negara. Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana tersebut.
“Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” ujar Dedi Mulyadi.
Tak hanya menjadi bagian dari kurikulum, program wamil ini juga akan menyasar para pelajar yang terlibat dalam geng motor dan perkelahian antar siswa. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekan angka kenakalan remaja di Jawa Barat.
Selain menggagas wamil, Dedi juga menindak tegas Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang melanggar surat edaran dengan mengadakan study tour ke luar provinsi. Ia menegaskan bahwa aturan harus dipatuhi dan kepala sekolah yang melanggar akan mendapatkan sanksi tegas.
Di sisi lain, Dedi juga berkomitmen untuk melindungi perusahaan-perusahaan di Jawa Barat dari gangguan organisasi masyarakat (ormas). Ia menekankan bahwa dunia usaha harus mendapatkan rasa aman untuk beroperasi tanpa intimidasi.
Dalam upaya efisiensi anggaran daerah, Gubernur Dedi Mulyadi berencana memangkas berbagai pengeluaran yang dinilai tidak masuk akal. Beberapa pos anggaran yang akan dipangkas antara lain pengadaan baju dinas, kunjungan luar negeri, dan perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi.
“Kita harus bijak dalam mengelola anggaran. Hal-hal yang tidak berdampak langsung pada masyarakat harus dipertimbangkan kembali,” tegasnya.
Kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ini diharapkan dapat membawa perubahan positif, khususnya dalam dunia pendidikan dan pengelolaan pemerintahan di provinsi Jawa Barat. ( Tim )
