JAKARTA, indramayunews.id – Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), di kantornya (9/9/2025) mengatakan bahwa dirinya merasa perlu meluruskan keberatan-keberatan yg diajukan Aliansi Ekonom Indonesia yang mengatakan program Prabowo-Gibran yang ditujukan untuk menyentuh rakyat miskin dianggap program yang hanya populis saja. Dia menjawab beberapa point tuntutan yang meminta pemerintah mengevaluasi dan merombak program-program kerakyatannya.
“Aliansi Ekonom Indonesia menganggap seolah program kerakyatan pemerintah itu tanpa substansi. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) memiliki muatan ekonomi makro-struktural yang lebih luas daripada sekadar bagi-bagi bantuan,” ujarnya.
Budiman mengatakan bahwa dari dua sisi substansi program dan kerangka teori makro ekonomi, program Pak Prabowo bukan lah program populis.
“Populis biasanya berarti program jangka pendek, konsumtif, dan tidak membangun basis produksi. Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya konsumsi, tapi pasar bagi petani, peternak, industri pangan lokal. Artinya ada permintaan yang stabil dan memberi insentif produksi pangan dalam negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut ia juga menjelaskan dua program besar Pak Prabowo, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.
“Sekolah rakyat tidak sekadar memperluas akses pendidikan, tapi pembentukan sumber daya manusia. Ini merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang jadi motor pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sedangkan, Kopdes Merah Putih berguna untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa dan kelurahan, mendorong industrialisasi berbasis komunitas (semi closed-loop supply chain) yang ujungnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi di desa dan kelurahan, bukan hanya menyalurkan subsidi,” ujarnya memberikan penjelasan di Grand Kebon Sirih.
Menurutnya, program-program kerakyatan Presiden Prabowo tidak berhenti pada konsumsi, tetapi punya hubungan ke produksi, industrialisasi, dan pembangunan sumber daya manusia.
Program Kerakyatan dalam Konsep Makro
Dalam keterangannya, Budiman mengatakan program kerakyatan Pak Prabowo memiliki konsep makro-ekonomi yang bagus sesuai dengan perspektif Keynesian. Menurutnya, Keynes menekankan pentingnya stimulus dari sisi permintaan untuk menggerakkan ekonomi, terutama saat ada kesenjangan pengeluaran atau pengangguran.
“Ambil contoh, MBG sebagai pengeluaran pemerintah bisa mendorong permintaan pangan yang memiliki efek pengganda ke petani, nelayan, industri logistik, dsb. Atau kalau kita mau bilang Sekolah Rakyat akan berujung pada investasi publik dalam sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas jangka panjang. Dan, Koperasi Desa Merah Putih memperkuat industri di setiap komunitas di berbagai daerah,” jelasnya.
Menurut Budiman, program-program tersebut sejalan dengan stimulus fiskal ala Keynes, di mana belanja pemerintah diarahkan untuk menutup kesenjangan permintaan sekaligus memperkuat pasokan jangka panjang.
Selain menurut Keynes, lebih lanjut Budiman mengatakan bahwa program Prabowo juga memenuhi perspektif Hayekisme. Jika, Keynes menjelaskan tentang campur tangan pemerintah di bidang ekonomi dan Hayek menjelaskan pemberdayaan individu warga negara. Menurut Budiman, program pak Prabowo menganut kedua pandangan tersebut. “Semua program itu berguna untuk memberdayakan masyarakat.
Koperasi Desa Merah Putih memberdayakan ekonomi berbasis desa dan kelurahan, dimana masyarakat menjadi aktor utama, bukan hanya negara. Sekolah Rakyat juga bisa meningkatkan kapasitas individu agar lebih rasional dan produktif dalam sistem ekonomi pasar sosial. Makan Bergizi Gratis, walaupun tampak jelas ada campur tangan negara, tetapi sebenarnya bisa dilihat sebagai koreksi atas kegagalan pasar di sektor pangan, yakni ketidakmampuan pasar menyediakan gizi layak bagi anak-anak miskin,” ujarnya.
“Artinya, meskipun berangkat dari sisi Keynesian (campur tangan pemerintah lewat belanja sosial), program-program ini juga bisa dirancang agar sesuai dengan prinsip Hayek, yaitu, memperkuat kapasitas individu, sekaligus komunitas agar lebih berdaya dalam pasar,” lanjutnya.
Potensi Dampak Program Kerakyatan Prabowo
Dalam keterangan persnya, Budiman mengatakan bahwa ada tiga point penting yang timbul dari program kerakyatan. Pertama adalah penciptaan lapangan kerja, kedua penguatan industri, dan ketiga adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). “Sekolah Rakyat butuh guru, tenaga pendukung dan Kopdes Merah Putih menciptakan wirausaha desa. Bagus untuk peningkatan SDM. Selain itu, MBG bisa jadi tambahan permintaan bagi agroindustri, Kopdes Merah Putih bisa menjadi basis industrialisasi desa, dan Sekolah Rakyat mencetak tenaga kerja terampil. Dalam teori pertumbuhan endogen, hal ini semua meningkatkan faktor total produktifitas,” ujar Budiman.
Di akhir penjelasannya ia menyimpulkan bahwa program MBG, Sekolah Rakyat, Kopdes MP bukan sekadar populis, melainkan stimulus fiskal yang menciptakan permintaan dan lapangan kerja, seperti Keynesian. Penguatan kapasitas komunitas & individu dalam ekosistem pasar, seperti Hayekian. Dan, investasi pada human capital & inovasi lokal, seperti, teori pertumbuhan endogen. “Dengan kata lain, ini adalah kombinasi intervensi negara untuk menciptakan demand (agar ekonomi bergerak) dan penguatan basis produksi rakyat (agar pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif), sehingga program kerakyatan Pak Prabowo bisa dilihat dari sisi manapun,” ujarnya menutup keterangan persnya. (RILIS)
