JAKARTA, indramayunews.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah berada dalam sorotan setelah isu pemakzulan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mencuat dan menimbulkan kegaduhan di lingkungan Nahdliyin. Isu ini mengejutkan banyak pihak, mengingat selama ini Gus Yahya dikenal sebagai sosok yang memimpin organisasi besar tersebut.
Ketegangan meruncing setelah beredarnya dokumen risalah rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar pada Kamis (20/11/2025) di Hotel Aston City Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, menghasilkan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan dinamika internal, kepemimpinan, hingga penegakan aturan organisasi.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah pemanggilan narasumber kontroversial, Peter Berkowitz, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Berkowitz, yang dinilai memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional, dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta Maqashidul Qanun Asasi NU.
Selain itu, pelaksanaan AKN NU dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, terutama terkait mekanisme pemberhentian dan penggantian fungsionaris.
Rapat Syuriyah PBNU pada Jumat (22/11/2025) kemudian menghasilkan keputusan penting: Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, diminta untuk mengundurkan diri dan diberikan waktu tiga hari untuk menyampaikan keputusan resmi.
Langkah tegas Rais Aam PBNU tersebut langsung mendapat respons dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Santri Gus Dur yang sejak satu tahun lalu telah melakukan aksi demonstrasi meminta Gus Yahya mundur.
Muhamad Sholihin, Ketua Aliansi Santri Gus Dur sekaligus Koordinator Demonstrasi pada aksi besar di depan Gedung PBNU pada 2 Agustus 2024, menyatakan bahwa keputusan Syuriyah PBNU ini membuktikan bahwa kritik yang selama ini disuarakan pihaknya bukan tanpa dasar.
“Satu tahun lalu kami sudah menyuarakan agar Gus Yahya mundur. Hari ini terbukti bahwa apa yang kami kritik dan khawatirkan selama ini benar adanya,” ujarnya.
Sholihin menilai keputusan Rais Aam PBNU merupakan refleksi dari aspirasi para santri yang menginginkan marwah Nahdlatul Ulama tetap terjaga. Menurutnya, tindakan menghadirkan tokoh yang terkait jaringan Zionis ke lingkungan kaderisasi NU telah mencederai kehormatan organisasi.
Sholihin menegaskan bahwa perjuangannya bersama para santri bukanlah upaya politik, melainkan bentuk kecintaan terhadap NU sebagai organisasi yang diwariskan para ulama dan kiai pesantren.
“Keputusan ini adalah momentum penting untuk mengembalikan jati diri NU sebagaimana yang diajarkan para ulama—menjaga dakwah Islam Ahlussunnah wal Jama’ah dan misi kebangsaan untuk merawat persatuan Republik Indonesia. Sebab cinta tanah air bagian dari iman,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi ketegasan Syuriyah PBNU dalam menegakkan AD/ART serta disiplin organisasi. Sholihin berharap langkah ini menjadi awal pembenahan menyeluruh dalam struktur kepemimpinan PBNU.
Hingga kini, PBNU belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tindak lanjut setelah permintaan mundurnya Gus Yahya. Namun dinamika di internal NU diperkirakan masih akan berlangsung seiring menunggu respons resmi dari pihak Ketua Umum PBNU. (TIM)
