INDRAMAYU, indramayunews.id – Sejarah perjalanan Nahdlatul Ulama (NU) tidak pernah lepas dari dinamika pemikiran dan ijtihad para kiai besar yang mengemban amanah kepemimpinan. Sebagai organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia, NU terus tumbuh bukan hanya melalui kekuatan struktur, melainkan karena kebesaran akhlak, keluasan pandangan, serta kedalaman spiritual para ulama yang menjaga marwah organisasi dari masa ke masa.
Pada era 1980–1990, NU pernah mengalami dinamika penting antara dua tokoh sentralnya: KH. As’ad Syamsul Arifin dan KH. Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU. Meski sama-sama ulama besar, keduanya memiliki latar belakang berbeda. KH As’ad dikenal sebagai kiai kharismatik pesantren, sosok mursyid yang teguh menjaga nilai-nilai khittah dan tradisi ulama. Sementara itu, KH Idham Chalid adalah organisator ulung sekaligus negarawan yang piawai berpolitik. Beliau pernah memimpin PBNU, DPR RI, bahkan menjabat Wakil Perdana Menteri.
Perbedaan latar belakang dan pendekatan inilah yang kemudian memunculkan perbedaan pandangan terkait arah gerak organisasi, khususnya dalam menyikapi tekanan politik Orde Baru, hubungan NU dengan kekuasaan negara, serta penguatan kembali khittah ulama. Pada satu titik, KH As’ad menilai perlunya koreksi arah kepemimpinan demi kemaslahatan jam’iyah, hingga meminta KH Idham Chalid untuk mengundurkan diri secara terhormat.
Namun sejarah mencatat, perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi pertentangan. Para ulama NU memilih jalan terbaik: menyelesaikan persoalan melalui Muktamar, mekanisme tertinggi dan paling mulia dalam tradisi organisasi. Di sinilah NU menunjukkan keistimewaannya—bahwa perbedaan tidak menyulut perpecahan, tetapi menjadi pintu musyawarah untuk menemukan kebenaran bersama.
Diselesaikan dengan Adab dan Kaidah Fiqih
Penyelesaian perbedaan pandangan kedua tokoh besar itu menjadi teladan bahwa NU bukan sekadar organisasi, tetapi peradaban akhlak. Dinamika yang semula menghangat berubah menjadi harmoni karena dipandu oleh adab ulama, bukan ambisi kekuasaan.
Sejumlah kaidah fiqih menjadi landasan sikap para ulama dalam menjaga NU, di antaranya:
“Segala bentuk mudarat harus dihilangkan.” Ketika perbedaan berpotensi memicu kegaduhan, ulama memilih mengembalikannya pada keputusan jamaah melalui Muktamar.
“Kebijakan pemimpin harus selalu terkait dengan kemaslahatan.” KH As’ad maupun KH Idham Chalid menempatkan kepentingan NU di atas ego dan posisi pribadi.
“Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.” Keduanya sepakat bahwa menjaga keutuhan NU jauh lebih penting daripada mempertahankan perbedaan.
“Jika suatu urusan menjadi sempit, ia diberi keluasan; jika terlalu luas, ia dipersempit.” Muktamar memperluas ruang musyawarah, mempersempit perpecahan, dan memperkuat persatuan.
“Hukum berputar bersama kemaslahatan.” Ketika maslahat menghendaki penyegaran kepemimpinan, maka perubahan menjadi suatu keharusan.
Warisan Kebijaksanaan untuk Generasi NU
Peristiwa perbedaan pandangan antara KH As’ad dan KH Idham Chalid bukan sekadar episode politik internal NU, tetapi madrasah besar tentang adab kepemimpinan. Mereka memberikan teladan bahwa:
Perbedaan tidak harus melahirkan permusuhan.
Musyawarah lebih utama daripada kemenangan personal.
Kaidah fiqih menjadi etika berorganisasi.
Muktamar adalah puncak kearifan kolektif ulama.
Akhir dari dinamika itu menjadi keindahan sejarah NU: dua tokoh besar yang berbeda pandangan namun bersatu kembali melalui musyawarah dan akhlak. Warisan kebijaksanaan ini menjadi pelajaran penting bagi generasi penerus NU dalam menjaga persatuan dan kemaslahatan umat.
“NU tetap besar bukan karena kekuatan politiknya, tetapi karena akhlak para ulama yang selalu mengedepankan musyawarah, adab, dan maslahat,” demikian pesan yang dapat dipetik dari peristiwa bersejarah tersebut. (Supendi)
