INDRAMAYU, indramayunews.id – Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan budidaya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu ke Pendopo Kabupaten Indramayu, Minggu (5/4/2026).
Dalam konferensi pers, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan bahwa program revitalisasi tambak Pantura telah melalui proses koordinasi lintas pemerintah sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, dirinya telah beberapa kali diundang oleh Menteri KKP dan Gubernur Jawa Barat untuk membahas program strategis tersebut.
Menurut Lucky, program ini tidak hanya menyasar Kabupaten Indramayu, tetapi juga mencakup tiga daerah lain di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang. Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan melalui pengelolaan lintas kementerian.
“Program ini telah dibahas di berbagai tingkatan. Pemerintah daerah berperan mendukung serta mengawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat,” ujar Lucky.
Ia menegaskan, seluruh tahapan program dilaksanakan secara terukur, transparan, serta diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kehadiran inspektorat kementerian juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan berjalan sesuai koridor hukum.
Terkait isu kompensasi atau uang kerahiman, Lucky menjelaskan bahwa besaran nilai belum dapat ditentukan sebelum proses pendataan dan pemetaan lahan dilakukan secara menyeluruh.
Sementara itu, Tb. Haeru Rahayu menyebutkan bahwa revitalisasi tambak merupakan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas budidaya perikanan yang selama ini masih didominasi metode tradisional.
Melalui program ini, pemerintah berupaya menata ekosistem budidaya secara menyeluruh, mulai dari perbaikan lingkungan, peningkatan produktivitas hasil tambak, hingga mendorong nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat pembudidaya.
“Tujuan utama program ini adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kami tidak ingin menyusahkan masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan diawasi sesuai aturan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa KKP saat ini tengah menjalankan proyek serupa di Waingapu berupa pembangunan tambak udang terintegrasi seluas hampir 2.000 hektare dengan nilai investasi mencapai Rp7,2 triliun. Untuk kawasan Pantura Jawa, komitmen anggaran yang disiapkan bahkan diproyeksikan mencapai tiga hingga empat kali lipat dari nilai tersebut.
Sebagai tindak lanjut, pihak KKP dijadwalkan akan menerima kunjungan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu pada Rabu mendatang guna membahas lebih lanjut implementasi program tersebut.
“Jika masih ada hal yang belum dipahami, kami mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan berdialog agar solusi terbaik dapat dicapai,” pungkasnya. (DRA)
