INDRAMAYU, indramayunews.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional yang terbukti mampu bertahan menghadapi berbagai krisis ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.
Hal tersebut disampaikan Herman Khaeron saat menghadiri kegiatan Sosialisasi BUMN di Hotel MM Indramayu, Rabu (5/8/2026). Menurutnya, pengalaman krisis moneter 1998 menjadi bukti bahwa sektor UMKM mampu menjadi penyangga perekonomian ketika banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“UMKM adalah jangkar dan pondasi perekonomian nasional. Karena itu, sektor ini harus terus didorong agar naik kelas menjadi pelaku usaha yang lebih tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi,” ujarnya.
Herman menjelaskan, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperkuat agar UMKM terus berkembang, yakni tata kelola keuangan, kemudahan akses permodalan, dan pemanfaatan teknologi digital.
Menurutnya, pelaku UMKM harus memiliki kemampuan mengelola keuangan secara baik agar usaha yang dijalankan semakin produktif dan berkelanjutan. Selain itu, akses terhadap pembiayaan juga perlu diperluas melalui perbankan maupun berbagai program pemerintah.
Ia menyebut pemerintah telah menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga sekitar 6 persen, termasuk program KUR Super Mikro dengan bunga sekitar 3 persen bagi pelaku usaha berskala kecil.
Selain itu, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat akses pembiayaan sekaligus meningkatkan tata kelola usaha masyarakat.
Herman juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk. Menurutnya, pengembangan usaha secara kolektif dapat menjadi strategi efektif dalam memperbesar peluang pasar tanpa harus meninggalkan usaha yang telah berjalan.
Dalam kesempatan tersebut, Herman turut menyoroti anjloknya harga garam rakyat yang kembali terjadi saat musim kemarau di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Indramayu.
Ia menilai persoalan tersebut terus berulang setiap tahun. Saat musim hujan produksi garam menurun sehingga harga meningkat, namun ketika musim kemarau produksi melimpah justru harga garam jatuh dan petani kesulitan memasarkan hasil panennya.
Karena itu, Herman meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret melalui koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perdagangan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurutnya, salah satu solusi yang perlu dipercepat adalah memperkuat industri hilir garam nasional agar produksi petani dapat terserap, baik untuk kebutuhan garam konsumsi maupun garam industri.
Selain itu, pemerintah juga diminta mengevaluasi kebijakan impor garam agar tidak merugikan petani lokal, sekaligus mendorong penerapan teknologi produksi sehingga produktivitas petani tetap meningkat meski menghadapi perubahan musim.
Herman berharap berbagai langkah tersebut mampu menjaga stabilitas harga garam, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah penghasil garam seperti Kabupaten Indramayu. (FSYA)
