INDRAMAYU, indramayunews.id – Ratusan petani dan nelayan di Kabupaten Indramayu, berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (8/6). Selain penyelesaian konflik agraria, massa menuntut proses penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi nelayan kecil tidak dipersulit.
Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Komite Penegak Reforma Agraria (KPRA) Indramayu, langsung mengepung gedung DPRD Kabupaten Indranayu. Mereka berasal dari tiga organisasi berbeda, yakni Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Petani Indonesia (SPI) serta Komite Nasional Nelayan Nusantara (KONANN).
Massa menuntut pemerintah untuk segera melaksanakan reforma agraria sesuai UUD 1945, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960, serta Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Hal ini dianggap sebagai satu-satunya jalan penyelesaian konflik agraria yang berkepanjangan, dan hingga kini masih terjadi.
“Sampai detik ini, tidak ada keberpihakan dari pemerintah kepada rakyat kecil. Pemerintah hanya memprioritaskan tanah untuk kepentingan investor dan pemodal seperti Perum Perhutani dan PG Rajawali II Jatitujuh,” ucap salah seorang koordinator lapangan (Korlap), Andi Sutiana.
Hal yang sama diungkapkan Korlap lainnya, Tri Utomo. Tak hanya penyelesaian konflik agraria, massa juga menuntut pemerintah menjamin kebutuhan dasar petani, dari hulu hingga ke bagian hilir.
“Harus ada jaminan bagi petani, dari infrastruktur pertanian yang memadai hingga ketersedian benih dan pupuk yang dapat dijangkau oleh rakyat kecil. Termasuk jaminan stabilitas harga dasar gabah saat musim panen raya, agar tidak merugikan petani,” jelasnya.
Sementara Sutarno, menyoroti kesulitan yang dialami nelayan kecil di sepanjang pesisir Pantura Kabupaten Indramayu. Tidak hanya persoalan alat tangkap tak ramah lingkungan yang digunakan oleh sejumlah nelayan tak bertanggung jawab, nelayan kecil mengaku sangat disulitkan dengan birokrasi penerbitan SIPI.
“Tertibkan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang hanya merusak ekosistem lautan. Sudah tangkapan berkurang karenanya, izin penangkapan ikan bagi nelayan kecil juga dipersulit oleh para pemangku kebijakan,” tandasnya.
Setelah menggelar orasi, pengunjuk rasa akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H Syaefudin SH. Politisi dari Partai Golkar ini berkomitmen untuk mengawal dan memperjuangkan tuntutan peserta aksi, dengan meneruskan aspirasi yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
“Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk mendukung perjuangan Bapak dan Ibu sekalian. Yakin lah bahwa DPRD Kabupaten Indramayu akan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat banyak,” pungkasnya. (IN-011)
