Respon Cepat Bupati Indramayu, Peduli dan Dukung Perjuangan PTT RSUD MIS Krangkeng

INDRAMAYU, indramayunews.id – Bupati Indramayu Nina Agustina SH MH CRA, mendukung penuh perjuangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) RSUD Mursid Ibnu Syafiuddin (MIS) Krangkeng Kabupaten Indramayu. Ia berharap persoalan status kepegawaian PTT RSUD MIS Krangkeng bisa segera diselesaikan, agar tidak berlarut dan menjadi bom waktu di kemudian hari.

Hal ini disampaikan Bupati Indramayu, Hj Nina Agustina SH MH CRA kepada indramayunews.id, Minggu (25/09/2022). Menurutnya, nasib PTT RSUD MIS Krangkeng Kabupaten Indramayu harus diperjuangkan agar diperoleh kejelasan status kepegawaiannya.

“Mereka sudah lama bekerja sebagai tenaga medis dan tenaga lainnya. Sangat tidak bijak jika sampai muncul kesan perlakuan tak adil, khususnya dalam hal pendataan PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, red),” ungkapnya.

Ia pun meminta pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi PTT RSUD MIS Krangkeng, sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Sehingga tidak ada kesan pembiaran dan lepas tanggung jawab dari para pemangku kebijakan, atas nasib status para Pahlawan Kesehatan di Kabupaten Indramayu.

“Tidak ada permasalahan yang tidak bisa dicari solusi serta jalan keluar pemecahan masalahnya. Kami berharap mereka (PTT RSUD MIS Krangkeng, red) bisa duduk dalam satu forum, tentunya bersama pihak terkait lainnya,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Ketua Forum PTT RSUD MIS Krangkeng, Fierda Zukhroni Amirunsyah AMdKom. Pihaknya mengaku telah berkirim surat kepada Bupati Indramayu Hj Nina Agustina SH MH CRA, untuk bisa bertemu dan mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.

“Kami telah berkirim surat kepada Ibu Bupati. Mudah-mudahan bisa segera diagendakan, agar segera didapati jalan keluar permasalahan yang tengah kami hadapi,” ucapnya.

Disebutkan Fierda, ada tiga persoalan yang ingin segera didapati kejelasannya dari pemangku kebijakan di Kabupaten Indramayu. Selain persoalan PPPK, mereka pun mempertanyakan kejelasan status kepegawaian serta kebijakan masa kerja di tahun 2023.

“Kami hanya minta kejelasan status kepegawaian kami. Karena hingga kini, ada 47 orang PTT RSUD MIS yang nasibnya terombang-ambing dan tengah menuntut keadilan dari para pemangku kebijakan di Kabupaten Indramayu,” pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan PTT RSUD MIS Krangkeng Kabupaten Indramayu melakukan protes keras akibat tidak masuk dalam pendataan PPPK, sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Mereka pun meminta Bupati Indramayu, Hj Nina Agustina SH MH CRA segera mengambil tindakan nyata, untuk segera menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi PTT RSUD MIS Krangkeng. (IN-011)