28.6 C
Indramayu
Rabu, 12 Februari 2025

Pemkab dan Kantor Pertanahan Gelar MoU, Solusi Penanganan Sengketa Tanah di Indramayu

BANDUNG, indramayunews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu, menggelar penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, pada Kamis, 8 Agustus 2024. Kegiatan MOU tersebut merupakan bagian dari acara Roadshow Bus KPK.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Inspektur Pemkab Indramayu, Ari Risdianto, mewakili Bupati Indramayu Nina Agustina, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, Gunung Jayalaksana.

Dalam sambutannya, Kepala Inspektorat Ari Risdianto menegaskan bahwa kesepakatan ini adalah upaya nyata untuk memastikan bahwa aset-aset milik Pemkab Indramayu terjamin keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang pasti. “Kesepakatan ini merupakan ikhtiar dari semua pihak. Agar aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indramayu terjamin keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang pasti,”ujar Ari.

Ia juga menambahkan bahwa sejak diluncurkannya program La-Da (Lacak Aset Daerah), pemkab telah berhasil mengamankan berbagai aset daerah, termasuk tanah, bangunan, dan kendaraan, yang sebelumnya sempat dikuasai oleh individu. Aset-aset tersebut kini telah kembali ke tangan pemerintah daerah.

Kepala Inspektorat Ari Risdianto mewakili Bupati Indramayu Bersama Gunung Jayalaksana kepala Bpn Indramayu

“Kami berkomitmen, sesuai dengan arahan Bupati Indramayu, untuk menyelamatkan aset-aset milik pemerintah daerah. Nota Kesepakatan dengan Kantor Pertanahan ini adalah bagian dari upaya kami untuk melindungi aset-aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah,”kata Ari’

Dengan adanya MoU ini, diharapkan proses sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Indramayu dapat berjalan lebih cepat dan efektif, serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi aset-aset pemerintah daerah.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Triadi Machmudin menyatakan bahwa meskipun bus KPK ini baru ada satu, kehadirannya menjadi simbol nyata bahwa KPK hadir di daerah. “Dengan adanya vus KPK ini, upaya kampanye pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin efektif dilakukan di setiap daerah,”jelasnya’

Sementara itu Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolago menyeleaska upaya pemberantasan korupsi di Indonesia perlu peran aktif masyarakat.
“Upaya apapun yang kita lakukan kalau kita tidak tanpa ada keterlibatan masyarakat, rasanya percuma,” ujar Nawawi kepada wartawan.

Oleh karenanya, Nawawi mengajak seluruh pihak saling bergandengan tangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Semua pihak harus aktif melaporkan bila ada indikasi tindak pidana tersebut. (tim)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

10,540FansSuka
1,787PengikutMengikuti
1,871PelangganBerlangganan

Latest Articles