JAKARTA, indramayunews.id – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat bahwa pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan serentak pada 6 Februari 2025. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu (22/1/2025).
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, pelantikan akan dilakukan untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang tidak terlibat dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI dilaksanakan serentak pada tanggal 6 Februari 2025,” ujar Rifqi.
Untuk daerah yang hasil Pilkadanya bersengketa di MK, pelantikan akan dilakukan setelah MK menyelesaikan perkara tersebut. Rifqi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di MK ditargetkan selesai paling lambat pada 15 Maret 2025.
“Yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Rifqi.
Rapat kerja ini membahas pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 sebagai agenda utama. Dalam diskusi, seluruh pihak menyepakati pentingnya pelaksanaan pelantikan secara tertib dan sesuai aturan hukum.
Rapat diharapkan mampu menjadi landasan kuat untuk memastikan proses pelantikan berjalan lancar demi stabilitas pemerintahan daerah. Pilkada Serentak 2024 sendiri menjadi tonggak penting dalam demokrasi Indonesia, dengan harapan dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan mampu membawa kemajuan di masing-masing daerah,(Tim).
