Oleh: Supendi Samian
Ketua STIDKI NU Indramayu
Perbedaan, Kekalahan, dan Kekecewaan Jangan Dijadikan Alat untuk Mengganggu Persatuan Bangsa
indramayunews.id – Ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama: mengapa perbedaan pendapat, kekalahan politik, dan kekecewaan terhadap pemerintah terkadang berkembang menjadi kebencian yang berkepanjangan?
Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan merupakan sesuatu yang wajar. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mengkritik pemerintah, memperjuangkan kepentingan, bahkan menolak kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Namun, kita perlu waspada ketika perbedaan dan kekecewaan mulai digunakan sebagai bahan untuk membangun permusuhan, memperbesar konflik, dan memengaruhi masyarakat melalui informasi yang tidak utuh.
Jangan sampai ada kekuatan politik maupun kepentingan ekonomi yang memanfaatkan kemarahan masyarakat untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Inilah salah satu persoalan yang perlu kita cermati ketika berbicara tentang oligarki dan masa depan demokrasi Indonesia.
Oligarki, dalam pengertian politik, merujuk pada pemusatan pengaruh dan kekuasaan pada kelompok kecil. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang memiliki kekayaan, tetapi bagaimana kekuatan ekonomi dapat memengaruhi kebijakan, ruang publik, dan proses pengambilan keputusan negara.
Karena itu, rakyat harus mampu membedakan perjuangan yang benar-benar membela kepentingan masyarakat dengan gerakan yang hanya menjadikan persoalan rakyat sebagai kendaraan kepentingan tertentu.
Kekecewaan masyarakat merupakan kenyataan yang harus didengar oleh pemerintah. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan pekerjaan sulit, pelayanan publik belum maksimal, atau terjadi ketidakadilan, rakyat berhak menyampaikan keluhan.
Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan tersebut. Kritik masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.
Namun, ada perbedaan antara memperjuangkan aspirasi rakyat dan memanfaatkan kekecewaan rakyat.
Memperjuangkan aspirasi berarti menghadirkan solusi. Memanfaatkan kekecewaan berarti menjadikan kemarahan masyarakat sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu.
Kita harus berhati-hati ketika persoalan yang sebenarnya membutuhkan penyelesaian justru terus diperbesar tanpa menawarkan jalan keluar.
Rakyat membutuhkan informasi yang benar, bukan informasi yang sengaja dipotong-potong. Rakyat membutuhkan pemimpin yang memberikan harapan, bukan pihak-pihak yang terus memelihara kebencian.
Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan alat dalam persaingan kepentingan para elite.
Dalam demokrasi, kemenangan dan kekalahan merupakan bagian dari proses politik. Tidak semua pihak dapat memperoleh kekuasaan sesuai dengan keinginannya.
Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang berada di pemerintahan, ada pula yang menjadi oposisi.
Semua memiliki hak dan kedudukan dalam kehidupan demokrasi.
Kekalahan politik tidak boleh membuat seseorang kehilangan rasa tanggung jawab terhadap bangsa. Begitu pula kemenangan tidak boleh membuat seseorang merasa memiliki seluruh kekuasaan.
Pihak yang menang harus menghormati pihak yang kalah. Pihak yang kalah harus menghormati hasil proses demokrasi sesuai ketentuan hukum, sekaligus tetap memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan kritik.
Yang perlu dihindari adalah ketika kekecewaan politik dipelihara menjadi kebencian, kemudian disebarkan kepada masyarakat seolah-olah seluruh persoalan bangsa hanya disebabkan oleh satu pihak.
Demokrasi membutuhkan kompetisi, tetapi juga membutuhkan kedewasaan untuk menerima perbedaan.
Kita boleh berbeda pilihan politik, tetapi jangan kehilangan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.
Kebenaran merupakan hak masyarakat. Rakyat berhak mendapatkan informasi yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 28F, negara menjamin kebebasan menyampaikan pendapat serta hak memperoleh dan menyampaikan informasi.
Artinya, kritik dan keterbukaan informasi merupakan bagian dari demokrasi yang harus dijaga.
Namun, kebebasan tersebut juga harus disertai tanggung jawab. Pasal 28J mengingatkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak orang lain dan menjalankan kebebasannya sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai istilah kebenaran hanya digunakan untuk membenarkan kepentingan sendiri. Jangan pula kritik dijadikan alat untuk menyebarkan fitnah atau membangun kebencian.
Jika ada kebijakan yang salah, sampaikan kesalahannya. Jika ada pejabat yang melanggar hukum, buktikan melalui mekanisme hukum. Jika ada ketidakadilan, perjuangkan melalui jalur yang benar.
Kebenaran harus berpihak kepada fakta dan kepentingan masyarakat, bukan kepada kepentingan oligarki, kelompok politik, ataupun kekuasaan.
Menjaga stabilitas nasional bukan berarti masyarakat harus diam. Pemerintah tidak boleh menggunakan alasan stabilitas untuk menghindari kritik dan pengawasan.
Justru stabilitas yang sehat harus dibangun melalui keadilan, kepastian hukum, pemerintahan yang terbuka, serta kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, para tokoh politik, aktivis, akademisi, dan pemimpin organisasi juga harus memahami bahwa setiap pernyataan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Kebebasan berpendapat bukan kebebasan untuk menyebarkan kebencian. Perjuangan demokrasi bukan pembenaran untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Kita membutuhkan kritik yang membangun, bukan provokasi yang memecah belah. Kita membutuhkan keberanian mengungkap kebenaran, bukan keberanian menciptakan kegaduhan.
Pemerintah harus bersedia dikoreksi, sementara masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar.
Dengan demikian, stabilitas dan demokrasi bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama dalam koridor konstitusi.
Ada satu hal yang sering terlupakan dalam pertarungan politik, yaitu rakyat kecil.
Petani tetap membutuhkan harga panen yang layak. Pedagang membutuhkan pasar yang hidup. Buruh membutuhkan pekerjaan dan penghasilan. Mahasiswa membutuhkan pendidikan dan masa depan. Orang tua membutuhkan kehidupan yang aman bagi keluarganya.
Mereka tidak ingin terus-menerus menjadi korban pertentangan para elite.
Indonesia memiliki persoalan pembangunan yang jauh lebih penting untuk diselesaikan daripada memelihara permusuhan politik.
Karena itu, seluruh kekuatan politik dan ekonomi harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
Jika ada dugaan kekuatan oligarki memengaruhi kebijakan atau ruang publik demi kepentingan kelompok tertentu, persoalan tersebut harus dibuka secara transparan dan diuji berdasarkan fakta. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti, tetapi jangan pula membiarkan kekuasaan ekonomi lepas dari pengawasan demokratis.
Negara harus memastikan bahwa hukum berlaku untuk semua orang, kesempatan ekonomi terbuka, dan kebijakan publik tidak hanya menguntungkan kelompok yang memiliki kekuatan modal.
Indonesia dibangun oleh para pendiri bangsa melalui perjuangan dan kesediaan untuk menyatukan berbagai perbedaan.
Kita memiliki Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kesepakatan bersama.
Dalam semangat kebangsaan dan nilai-nilai Nahdlatul Ulama, menjaga persaudaraan, kemaslahatan, serta keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab bersama.
Kita tidak harus selalu sepakat dalam politik. Kita juga tidak harus selalu membenarkan pemerintah. Namun, kita harus memiliki kesadaran bahwa kepentingan Indonesia jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi, kelompok, dan partai.
Pemerintah harus memperbaiki kekurangan. Para elite harus mengendalikan kepentingan. Partai politik harus mendidik masyarakat. Aktivis harus memperjuangkan aspirasi secara bertanggung jawab. Akademisi harus menyampaikan kebenaran berdasarkan ilmu dan fakta.
Sementara masyarakat harus semakin cerdas dalam menerima informasi, tidak mudah terprovokasi, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci.
Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa kekuasaan tidak bersifat abadi. Jabatan dapat berganti, kemenangan dapat berubah, dan kekalahan dapat menjadi pelajaran.
Tetapi Indonesia harus tetap berdiri.
Jangan biarkan oligarki ataupun kekuatan kepentingan mana pun memperdagangkan kekecewaan masyarakat menjadi kebencian. Jangan biarkan perbedaan politik digunakan untuk merusak persaudaraan. Jangan biarkan rakyat menjadi alat dalam pertarungan kepentingan elite.
Kita membutuhkan kebenaran yang disampaikan secara jujur, kritik yang membangun, hukum yang adil, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Mari kita jaga Indonesia dengan akal sehat, hati nurani, dan semangat persatuan.


