INDRAMAYU, indramayunews.id – Bank Indonesia memberikan apresiasi atas perkembangan positif perekonomian Kabupaten Indramayu yang dinilai mampu berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pemkab Indramayu juga dinilai berhasil menekan laju inflasi dan memperluas digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Kiptiah Riyanti, dalam kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-wilayah Ciayumajakuning, yang digelar di Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Rabu (18/6/2025).
“Daerah-daerah di wilayah Ciayumajakuning telah berkontribusi sebesar 10 persen terhadap PDRB Jawa Barat, dan Indramayu menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan angka kontribusi mencapai 3,72 persen,” ungkap Kiptiah.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Sementara dari sisi penggunaan, faktor konsumsi rumah tangga, investasi, net ekspor, dan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama.
Sementara itu, mewakili Bupati Indramayu Lucky Hakim, Wakil Bupati Syaefudin menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam membangkitkan perekonomian daerah.
“Pembangunan kawasan industri, pengembangan UMKM, serta optimalisasi potensi unggulan daerah terus kami dorong agar Indramayu semakin tumbuh dan mandiri,” kata Syaefudin.
Ia juga menjelaskan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengendalikan inflasi, antara lain kebijakan keterjangkauan harga melalui gerakan pangan murah, operasi pasar reguler, serta program subsidi pangan.
Di sisi pasokan, Pemkab Indramayu melakukan inspeksi pasar, monitoring distribusi minyak goreng, serta program gerakan menanam padi dan jagung secara serentak. Dukungan bantuan pupuk bagi petani bawang merah juga diberikan secara berkala.
Selain itu, untuk memperlancar distribusi, dilakukan pembangunan akses jalan strategis serta penjajakan kerja sama antardaerah (KAD) dengan Kabupaten Karawang dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Semua ini dilakukan melalui koordinasi efektif bersama TPID agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan optimal,” tambahnya.
Terkait digitalisasi transaksi, Syaefudin menyampaikan bahwa Pemkab Indramayu telah mengalihkan berbagai jenis pembayaran dari sistem manual ke sistem digital. Hal ini mencakup pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, serta perizinan tertentu.
Upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) ini dinilai penting dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan peningkatan pendapatan asli daerah.
“Transformasi digital ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memodernisasi layanan publik dan memperkuat tata kelola keuangan daerah,” pungkas Wabup Syaefudin. (TIM)
