BANDUNG, indramayunews.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau digital di 139 desa di Kabupaten Indramayu. Program yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini membutuhkan anggaran hingga Rp5 miliar apabila seluruh sarana dan prasarana disediakan oleh Pemprov Jabar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, menjelaskan bahwa Pilkades elektronik di Indramayu akan menjadi percontohan bagi pelaksanaan Pilkades digital di kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.
“Jika Pemkab Indramayu menyediakan sarana dan prasarana, maka kebutuhan anggaran hanya sekitar Rp700 juta. Tapi kalau seluruhnya ditanggung Pemprov, maka anggarannya bisa mencapai Rp5 miliar untuk 139 desa,” kata Ade, Rabu (9/7/2025).
Menurutnya, anggaran tersebut telah diajukan melalui Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Ade berharap Pemkab Indramayu bisa berkontribusi dalam penyediaan fasilitas, sehingga beban anggaran provinsi bisa diminimalkan.
DPMD Provinsi Jabar bersama Pemkab Indramayu juga telah melakukan studi banding ke Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang sudah terlebih dahulu menerapkan Pilkades berbasis elektronik. Dari hasil pembelajaran tersebut, akan disusun daftar pemilih potensial di setiap desa dan skema pemungutan suara secara digital sesuai dengan kaidah kepemiluan dan regulasi dalam Permendagri tentang Pilkades.
Tahapan berikutnya adalah penyusunan kerja sama penggunaan aplikasi Siap Desa dan perangkat sistem Pilkades digital, yang akan digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa digitalisasi Pilkades harus menghasilkan efisiensi, bukan menambah beban anggaran.
“Digitalisasi itu harus melahirkan efisiensi. Jangan sampai malah jadi mahal. Sistem ini akan mempersingkat proses pemungutan dan penghitungan suara. Hasilnya bisa langsung keluar tanpa harus menunggu berjam-jam,” ujar Dedi.
Dedi menambahkan, untuk tahap awal, sistem pemilihan digital akan diuji coba dalam pemilihan ketua RT dan RW di beberapa wilayah sebagai bentuk simulasi sebelum diterapkan dalam Pilkades secara menyeluruh.
“Percobaan bisa dimulai dari pemilihan ketua RW sebagai sampel. Tata kelola sistem ini akan dipegang oleh DPMD,” ujarnya.
Jika sukses, digitalisasi Pilkades di Indramayu akan menjadi tonggak awal transformasi sistem demokrasi desa di seluruh Jawa Barat menuju era digital. (TIM)
