INDRAMAYU, indramayunews.id – Salah seorang praktisi hukum di wilayah Cirebon, menyayangkan usulan interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, terhadap Bupati Indramayu Hj Nina Agustina SH MH CRA. Menurutnya, usulan interpelasi sangat tendensius dan kental nuansa politis.
Hal ini disampaikan Rudi Setiantono SH, kepada indramayunews.id, Jumat (14/1). Menurutnya, masih ada mekanisme yang lebih elok, terkait polemik yang terjadi pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda)Tirta Dharma Ayu Indramayu.
Rudi Setiantono SH
“Harusnya Komisi 2 panggil dulu pihak terkait, untuk mengklarifikasinya dengan melakukan dengar pendapat. Tidak langsung ke Bupati,” ungkapnya.
Mekanisme ini, dianggapnya akan lebih bijaksana. Dengan melakukan dengar pendapat, akan diketahui duduk permasalahan yang sebenarnya terjadi.
“Kepala Dinkes atau Dirut Perumda yang harus dipanggil dulu untuk menjelaskannya. Karena hanya mereka yang mengetaui detail permasalahannya,” jelasnya.
Meskipun demikian, kebijakan merotasi pegawai merupakan hal yang lumrah dalam setiap organisasi. Dan itu merupakan hak prerogatif pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati Indramayu.
“Tidak ada yang bisa intervensi, walaupun itu dari pihak legislatif. Itu mutlak hak Bupati Indramayu,” tandasnya.
Ditegaskannya, usulan interpelasi hanya bisa dilakukan jika kebijakan eksekutif telah menyimpang dari koridor hukum. Terlebih, kebijakan tersebut berdampak luas terhadap masyarakat.
“Ini (interpelasi, red) sangat tendensius dan kental nuansa politis,” pungkasnya.
Sebelumnya, hak interpelasi terkait polemik pada Dinkes dan Perumda Tirta Darma Ayu Indramayu mencuat di kalangan wakil rakyat. Dari 50 anggota DPRD Kabupaten Indramayu, 38 diantaranya mengusulkan hak interpelasi kepada pihak eksekutif. Dari usulan tersebut, DPRD Kabupaten Indramayu mengagendakan rapat paripurna untuk membahas persetujuan usulan.(IN-011)
