CIREBON,indramayunews.id– Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) menggelar diskusi bareng kuwu atau kepala desa se Kabupaten Cirebon. Kegiatan diskusi yang digagas FKKC itu berlangsung di Ruman Makan Alamanis Cirebon, belum lama ini.
Dalam diskusi kali ini mencuat berbagai persoalan terkait dengan keinginan masyarakat. Terutama dalam pembangunan desa yang selama ini belum bisa menyentuh keseluruhan.
Ketua FKKC, Muali menyampaikan, saat ini kuwu menjadi sasaran utama rakyat saat ada masalah. Kuwu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah rakyat dari mulai infrastruktur jalan sampai masalah bantuan sosial.
Sementara ini APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang bersumber dari Dana Alokasi Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan didorong untuk fokus menyelesaikan masalah terkait dampak Covid-19.
Sehingga tidak sedikit anggaran yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dialihkan ke dalam penanganan padime Covid yang satu ini.”Selama ini yang terjadi demikin. Sehingga berdampak pada pembangunan desa,”jelas Muali dalam sambutannya.
Sementara Kuwu Aris Tarmidi yang hadir dalam acara diskusi bareng seluruh kuwu. Dia menyampaikan bahwa selama ini dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk bantuan keuangan sangat kecil, hanya Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) setiap tahunnya.
Sehingga pemerintah desa mengalami kesulitan dalam membangun desanya.”Bagaimrna mau membangun desa. Anggaran saja sangat minim,”katanya.
Menanggapi keluhan dari para kuwu, Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono menyampaikan bahwa Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri menyampaikan saat pidato HUT ke 48 PDI Perjuangan. Desa adalah ujung tombak pemerintahan, yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat.
Desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara. Itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa. PDI Perjuangan telah menjadikan “Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat dan Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara sebagai tema dalam Rakernas 2021 dengan rekomendasi mendorong seluruh kader PDI Perjuangan yang duduk di legislatif dan eksekutif untuk fokus membantu dan membangun desa.
Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Ono mempunyai program Jabar Bangkit 2024 dan sepakat dengan kuwu-kuwu untuk mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa di seluruh Jawa Barat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) tiap tahunnya.
“Sangatlah tepat bila bantuan keuangan desa ditambah menjadi 500 juta. Supaya desa bisa membangun lebih banyak lagi dan dapat menyelesaikan masalah rakyat. Saya masukkan program 500 Juta dalam Jabar Bangkit 2024 sebagai program PDI Perjuangan dan Calon Gubernur Jawa Barat 2024,’jelasnya.
“Bila jumlah desa di Jawa Barat sebanyak 5.957 maka hanya perlu disiapkan anggaran kira-kira sebesar 3 Trilyun dan itu kurang dari 10 persen APBD Jawa Barat,”pungkas pria kelahiran Kabupaten Indramayu seraya menyampaikan jika desa kuat, maka Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri! Itulah Indonesia maju yang berdaulat. (rls)