INDRAMAYU, indramayunews.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Indramayu mencium adanya praktik penyimpangan data dalam kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
Kepala Kejari Indramayu, Arief Indra Kusuma Adhi, mengungkapkan adanya manipulasi data pendidikan nonformal, khususnya dalam program Paket C, yang dilaporkan ke kementerian. Penemuan ini, menurutnya, menambah tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indramayu.
“Kementerian menganggap Indramayu itu bodoh loh, walaupun tingkat pendidikan kita masih setara SMP. Rupanya data yang dikirimkan itu isinya dimanipulasi,” ujar Arief saat diwawancarai oleh Indramayunews.id pada Jumat (3/1/2025).
Arief menjelaskan bahwa tindakan manipulasi ini tidak hanya mencoreng integritas pendidikan, tetapi juga memperburuk persepsi pemerintah pusat terhadap kondisi pendidikan di Indramayu.
PKBM, yang berperan penting dalam memberikan akses pendidikan nonformal kepada masyarakat, seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Namun, dengan adanya data palsu, efektivitas program ini dipertanyakan.
“Kami menemukan indikasi kuat adanya data fiktif yang dikirimkan ke kementerian. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan generasi muda Indramayu,” tegasnya.
Kejari Indramayu berkomitmen untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut dan memastikan pelaku manipulasi data ditindak tegas. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk membenahi sistem pelaporan data pendidikan agar kejadian serupa tidak terulang.
Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas setara SMP, Arief menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan, termasuk di lembaga nonformal seperti PKBM.
“Kita harus memperbaiki ini bersama-sama. Manipulasi data hanya akan merugikan masyarakat, terutama generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
Kejari Indramayu berharap penemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem pendidikan di daerah dan meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya kejujuran dalam pelaporan data.(DRA)
