INDRAMAYU, indramayunews.id – Pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota, dituntut mampu mewujudkan percepatan pembangunan di wilayahnya. Salah satu solusi inovatif yang dapat diterapkan adalah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Minggu 6 April 2025.
Skema KPBU memungkinkan pembangunan infrastruktur tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan memanfaatkan kemitraan antara pemerintah dan badan usaha, berbagai proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan lebih cepat dan efisien.
Guru Besar Hukum UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Sugianto, SH, MH, yang juga merupakan alumni IKAL PPRA LIV Lemhannas RI, menegaskan bahwa penerapan KPBU harus didukung dengan regulasi di tingkat daerah. “Bahwa setiap daerah yang membutuhkan pembangunan melalui skema KPBU harus sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang KPBU.
Setelah Perda itu tersedia, bupati atau wali kota dapat mengajukan permohonan kesiapan proyek KPBU kepada konsorsium swasta sebagai badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah pusat,” ungkap Prof. Sugianto.
Ia menambahkan, syarat penting lain yang harus dipenuhi pemerintah daerah adalah kepemilikan atas aset tanah milik pemda yang akan digunakan sebagai bagian dari proyek infrastruktur.
Salah satu daerah yang dinilai memiliki potensi besar dalam menerapkan skema KPBU adalah Kabupaten Indramayu. Di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati H. Syaefudin, SH, MH, yang mengusung slogan Wong Reang Beberes Indramayu, peluang percepatan pembangunan melalui KPBU dinilai sangat terbuka lebar.
“Pemerintah daerah harus melihat peluang ini sebagai bentuk inovasi pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Skema KPBU bukan hanya solusi fiskal, tapi juga sarana membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan swasta,” tandas Prof. Sugianto.
Dengan komitmen dan langkah strategis yang tepat, diharapkan pembangunan infrastruktur di daerah seperti Indramayu dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.(Tim)
