INDRAMAYU, indramayunews.id – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menggelar High Level Meeting (HLM) Tahun 2025 di Swiss-Belinn Hotel Indramayu, Rabu (2/7/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dalam pengendalian inflasi serta mempercepat transformasi digital di daerah.
Kepala Perwakilan BI Cirebon, Jajang Hermawan, memberikan apresiasi atas berbagai capaian positif Kabupaten Indramayu, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pelayanan berbasis digital.
“Kami melihat banyak hal positif, namun masih terdapat ruang perbaikan dari sisi proses dan tindak lanjut yang perlu diperkuat. Ke depan, kami berharap Indramayu bisa menjadi contoh stabilitas daerah dan memimpin percepatan pengendalian inflasi di wilayah Ciayumajakuning,” ujar Jajang.
Selain itu, BI juga mendorong peningkatan digitalisasi belanja pemerintah daerah, termasuk optimalisasi penggunaan QRIS untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai sejalan dengan visi pembangunan Indramayu REANG (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong).
Bupati Indramayu Lucky Hakim dalam sambutannya menjelaskan, perkembangan inflasi di Kabupaten Indramayu mengacu pada Kota Cirebon sebagai kota acuan dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).
“Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Juni 2025, Kabupaten Indramayu mengalami kenaikan IPH sebesar 2,25 persen dan termasuk yang tertinggi di Pulau Jawa. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras,” terang Lucky.
Sebagai respons, Pemkab Indramayu mengimplementasikan empat strategi utama pengendalian inflasi. Pertama, keterjangkauan harga melalui operasi pasar murah dan bersubsidi. Kedua, ketersediaan pasokan dengan menyerap hasil panen lokal. Ketiga, kelancaran distribusi lewat pembangunan infrastruktur jalan dan kerja sama antar daerah (KAD). Keempat, komunikasi efektif melalui rakor TPID dan forum pengendalian inflasi tingkat pusat maupun provinsi.
Bupati Lucky juga menekankan pentingnya inovasi program kerja TP2DD agar mampu menjawab tantangan digitalisasi, serta mendukung pelayanan publik yang efisien dan transparan.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan visi Indramayu REANG. Semoga dengan sinergi dan kerja sama yang kuat, Kabupaten Indramayu dapat terus maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tegasnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan diskusi panel yang dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Indramayu, Suwenda. Diskusi ini menghadirkan empat narasumber dari berbagai sektor strategis guna memperdalam langkah konkret dalam pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah. (TIM)
