INDRAMAYU, indramayunews.id – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, Budiman Sudjatmiko, menyebut Kabupaten Indramayu sebagai wilayah yang mengalami paradoks kemiskinan. Meski dikenal sebagai lumbung padi dan penghasil garam terbesar di Jawa Barat, Indramayu justru memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi ini.
Pernyataan itu disampaikan Budiman saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Senin (21/7/2025). Dalam kunjungan tersebut, Budiman berdialog langsung dengan masyarakat, Bupati Indramayu, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Kami tadi serapah dengan Pak Bupati, dengan anggota DPRD. Hari ini kita ketemu masyarakat Balongan. Ngobrol dengan mereka. Tadi kita dapat gambaran bahwa ada aspirasi agar masyarakat di Balongan ini juga bisa menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi, terutama untuk penguatan pengentasan kemiskinan,” ujar Budiman.
Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kehadiran perusahaan, baik milik negara maupun swasta, harus memberikan dampak sosial nyata bagi masyarakat sekitar agar aktivitas industri berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Saya datang kemari mengunjungi sebuah kabupaten yang tingkat kemiskinannya nomor satu di Jawa Barat. Padahal garam, padi, Jawa Barat itu sangat tergantung dari Indramayu. Maka perusahaan, baik itu BUMN maupun swasta, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Budiman menyebut kondisi ini sebagai Paradoks Indramayu, mengacu pada gagasan Presiden Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia yang menggambarkan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya.
“Pak Prabowo pernah nulis buku Paradoks Indonesia. Indonesia yang kaya raya tapi masih banyak masyarakat yang miskin. Nah, saya kira Indramayu juga mengalami hal serupa. Menyumbang pangan dan garam, tapi masyarakatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat melalui Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Taskin) akan menjadikan Indramayu sebagai bagian dari aglomerasi wilayah percepatan penanggulangan kemiskinan bersama sejumlah daerah lainnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
“Kita ingin Indramayu menjadi bagian dari jaringan aglomerasi yang sudah dibangun bersama Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes,” jelas Budiman.
Pemetaan peta kemiskinan di wilayah tersebut tengah dilakukan, dengan fokus pada integrasi sektor pangan, infrastruktur, digitalisasi, dan energi baru terbarukan agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.
Lebih jauh, Budiman mengungkapkan rencana kerjasama dengan investor melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendorong industrialisasi pertanian berbasis inovasi dan teknologi yang berpihak kepada rakyat.
“Kita ingin mengaktivasi industri pertanian, pertanian berbasis industri, bukan hanya pertanian biasa. Etos kerja masyarakat Indramayu luar biasa, tinggal bagaimana kita kemas secara modern dan terstruktur,” kata Budiman.
Ia berharap, melalui kolaborasi tersebut, masyarakat Indramayu bisa menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi daerah sekaligus menjadi pilar ketahanan pangan dan energi Jawa Barat.
“Kalau potensi ini dikelola dengan baik, masyarakat bisa menjadi pemasok pangan dan energi, bahkan listrik gratis minimal untuk empat kabupaten dan kota di sekitarnya. Kalau bisa, ya se-Jawa Barat,” pungkasnya. (TIM)
