INDRAMAYU, indramayunews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam percepatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi balita stunting di Indramayu turun drastis dari 18,4 persen menjadi 9,8 persen hanya dalam waktu satu tahun. Capaian ini mengantarkan Indramayu sebagai kabupaten dengan angka stunting terendah kedua di Provinsi Jawa Barat.
Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi lintas sektor dan komitmen kuat Pemkab Indramayu dalam mengimplementasikan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting secara terpadu. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Indramayu melalui Wakil Bupati Syaefudin saat mengikuti Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Indramayu Tahun 2025 secara daring bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Jumat (15/6/2025).
“Kabupaten Indramayu teguh berkomitmen melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Stunting sebagai langkah nyata menurunkan prevalensi stunting. Dengan sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan pemantauan, kami yakin target penurunan stunting dapat tercapai,” ujar Syaefudin.
Berbagai intervensi spesifik menjadi pendorong penurunan signifikan ini, di antaranya pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi bagi ibu hamil, bayi, dan balita gizi kurang, distribusi tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri dan calon pengantin, serta peningkatan cakupan ASI eksklusif. Sementara intervensi sensitif meliputi peningkatan akses air minum layak (86,2 persen), sanitasi layak (97,96 persen), pendampingan keluarga berisiko stunting, serta kampanye konsumsi protein hewani melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
Pemkab Indramayu juga menetapkan 15 desa sebagai lokus prioritas pencegahan stunting tahun 2025 melalui Keputusan Bupati, dengan mengoptimalkan peran kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Saat ini, lebih dari 5.000 kader aktif bergerak di tingkat desa dan kecamatan.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menunjukkan beberapa indikator utama telah melampaui target nasional, seperti cakupan pelayanan KB pasca persalinan yang mencapai 96,35 persen (target 70 persen) dan persentase desa/kelurahan bebas buang air besar sembarangan yang sudah 100 persen (target 90 persen).
Atas capaian tersebut, TPPS Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi dan mendorong agar Pemkab Indramayu terus meningkatkan upaya pencegahan sehingga target zero stunting dapat terwujud.
Kegiatan penilaian kinerja ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Wawan Ridwan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kabupaten Indramayu Deden Bonni Koswara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Iman Sulaeman, Ketua TP PKK Kabupaten Indramayu Idah Nuryani, serta jajaran stakeholder yang tergabung dalam TPPS Kabupaten Indramayu. (DRA)
