Oleh :
Latif Wahyu Haryono, S.Sos.
Pegiat Media Sosial
Nama Irian bukanlah nama tanpa makna. Ia lahir dari gagasan seorang putra Papua, pahlawan nasional Frans Kaisiepo, yang mengusulkannya dalam Konferensi Malino tahun 1946. Dalam bahasa Biak, Irian berasal dari kata Iryan yang berarti “tanah yang panas” atau “tanah yang beruap”.
Namun dalam semangat perjuangan kemerdekaan, nama itu juga dimaknai sebagai singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti-Netherland. Sejarah kemudian mencatat, wilayah yang dahulu disebut Irian Barat itu resmi bergabung ke dalam pangkuan Indonesia pada 1 Mei 1963 melalui penyerahan administrasi dari UNTEA kepada pemerintah Indonesia.
Integrasi tersebut diperkuat lewat Pepera tahun 1969, yang menetapkan Papua sebagai bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi provinsi ke-26 kala itu. Tetapi setelah lebih dari setengah abad berada dalam pelukan Indonesia, muncul pertanyaan yang menggema dari hutan-hutan Papua: apa yang sebenarnya diperoleh rakyat Papua?
Pertanyaan inilah yang coba dijawab oleh film dokumenter Pesta Babi karya duet sineas Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale.
Film itu membuka tabir tentang derita masyarakat adat Papua yang tanah leluhurnya perlahan berubah menjadi hamparan proyek raksasa negara.
Di tanah Papua, jutaan hektar hutan adat dibuka untuk berbagai Proyek Strategis Nasional: food estate, perkebunan tebu dan bioetanol, ekspansi sawit, hingga pembangunan infrastruktur.
Deru alat berat menggantikan suara burung dan desir hutan. Pohon-pohon tumbang satu demi satu, sementara masyarakat adat hanya bisa menyaksikan tanah yang diwariskan nenek moyang mereka perlahan hilang.
Ironisnya, banyak warga adat merasa tidak pernah benar-benar diajak bermusyawarah secara terbuka. Tiba-tiba alat berat datang. Jalan dibuka. Hutan dibabat. Semua berlangsung di bawah penjagaan aparat bersenjata lengkap.
Padahal bagi masyarakat Papua, hutan bukan sekadar kumpulan pohon. Hutan adalah rumah, dapur, apotek, sekolah, dan identitas kehidupan mereka. Dari hutan mereka berburu babi hutan, menangkap ikan di rawa dan danau kecil, serta mengambil sagu yang menjadi makanan pokok turun-temurun.
Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Yang hilang adalah sumber hidup.
Kini sebagian warga harus berjalan puluhan kilometer demi mencari makanan. Bahkan ada risiko konflik antar suku ketika wilayah perburuan mulai saling tumpang tindih akibat ruang hidup yang semakin sempit.
Bukan hanya manusia yang kehilangan rumah. Flora dan fauna khas Papua ikut terusir. Burung kasuari yang biasanya hidup di rimbunnya hutan kini tampak berjalan kebingungan di tanah terbuka bekas pembabatan. Alam Papua seperti sedang dipaksa meninggalkan dirinya sendiri.
Di tengah tekanan itu, masyarakat adat melakukan perlawanan dengan cara mereka sendiri. Mereka menancapkan salib-salib kayu bercat merah di tanah adat mereka. Salib itu bukan lagi sekadar simbol agama, melainkan tanda peringatan: bahwa tanah itu milik leluhur mereka, dan mereka tidak rela kehilangannya.
Namun kekuatan masyarakat adat terasa kecil ketika berhadapan dengan kepentingan besar negara dan korporasi.
Di titik inilah pertanyaan tentang keadilan menjadi sangat relevan.
Bila Papua benar bagian dari Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila seharusnya juga hidup di tanah Papua. Di mana sila kemanusiaan ketika rakyat kehilangan ruang hidupnya? Di mana keadilan sosial bila pembangunan justru membuat masyarakat adat tersingkir dari tanahnya sendiri?
Pembangunan memang penting. Negara membutuhkan pangan, energi, dan infrastruktur. Namun pembangunan seharusnya tidak mengorbankan manusia yang sejak awal menjaga tanah itu tetap hidup.
Pertanyaan paling mendasar akhirnya muncul: pembangunan itu sebenarnya untuk siapa?
Film Pesta Babi memperlihatkan bahwa di balik angka investasi dan proyek nasional, ada air mata masyarakat adat yang jarang terlihat. Ada doa-doa yang dipanjatkan di tengah hutan yang terus digunduli.
Ada pesta adat dan ritual sakral yang dilakukan bukan untuk kemewahan, tetapi untuk memohon keselamatan kepada Sang Pencipta Kehidupan.
Mereka mendirikan salib merah setinggi 17 meter. Mereka menggelar pesta babi sebagai simbol spiritual dan perlawanan terakhir. Sebuah jeritan sunyi dari pedalaman Papua yang mungkin tak pernah terdengar di pusat kekuasaan.
Dari situlah publik mulai memahami mengapa film ini begitu mengusik. Karena ia tidak sekadar menampilkan gambar tentang Papua, tetapi memperlihatkan kenyataan yang sering disembunyikan: bahwa modernisasi kadang datang dengan wajah yang menakutkan bagi rakyat kecil.
Dan mungkin, justru karena itulah film ini dianggap berbahaya.
Sebab ketika sebuah film mampu membuat orang bertanya tentang keadilan, kemanusiaan, dan makna pembangunan, maka sesungguhnya film itu telah berhasil menjalankan tugasnya.
Wallahu a’lam bishowwab.
