INDRAMAYU, indramayunews.id – Pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Melalui Inspektorat Daerah, audit terhadap penggunaan dana desa di 309 desa se-Kabupaten Indramayu terus dimaksimalkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan bahwa audit dana desa adalah bagian dari komitmen pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana dana desa, yang bersumber dari APBN dan APBD, digunakan secara tepat sesuai aturan hukum.
“Audit ini dilakukan agar kita tahu apakah penggunaan dana desa sudah tepat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Ini bentuk tanggung jawab kami terhadap uang rakyat,” tegas Lucky Hakim.
Ia menambahkan bahwa selain sebagai pengawas, Inspektorat juga menjalankan peran sebagai pembina. Jika ditemukan pengelolaan dana yang menyimpang, langkah pertama yang dilakukan adalah pembinaan. Namun, apabila tidak ada penyelesaian, maka proses akan dilanjutkan ke tahap hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Audit dana desa sendiri dilakukan dalam dua bentuk, yaitu audit reguler dan audit khusus. Audit reguler dilakukan secara maraton ke berbagai desa, sementara audit khusus dilakukan berdasarkan aduan masyarakat (dumas) dan permintaan dari aparat penegak hukum (APH).
Inspektur Kabupaten Indramayu, Ari Risdianto, menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya telah melaksanakan audit reguler terhadap 15 desa. Sementara audit khusus sedang berlangsung di 6 desa yang menerima aduan masyarakat atau diminta oleh APH.
“Dari enam desa tersebut, terdapat sembilan item pengaduan dan sub-item lainnya yang menjadi perhatian kami. Audit ini kami lakukan dengan sungguh-sungguh agar penggunaan dana desa benar-benar sesuai aturan,” ujar Ari.
Langkah tegas dan berkelanjutan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam membangun kepercayaan publik serta menjamin bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa. (TIM)
